Upaya Bangsa Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan jadi salah satu tujuan bangsa Indonesia, tapi bagaimana sih cara Indonesia mencapai tujuan tersebut?

apa saja upaya yang sudah dilakukan? Langsung aja simak nih beberapa upaya bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum.

 

Pengertian kesejahteraan umum

Pengertian kesejahteraan umum

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai upaya bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, kamu wajib belajar dari hal mendasar terlebih dahulu.

Tahukah kamu dari mana istilah kesejahteraan ini berasal? Kesejahteraan ternyata berasal dari kata sejahtera yang memiliki makna aman sentosa dan makmur, serta dapat juga diartikan sebagai selamat, terlepas dari gangguan.

Secara garis besar, kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan saat seseorang merasakan sejahtera, aman, sentosa, makmur dan tenteram.

Nah, kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dirasakan dan dinikmati oleh orang secara umum.

Pada dasarnya kesejahteraan yang dirasakan ini terbagi menjadi dua macam, yakni kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Sedangkan kesejahteraan jiwa berkaitan erat dengan kesehatan jiwa.

 

Contoh Kegiatan Memajukan Kesejahteraan Umum

Dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, makmur, sentosa, setiap negara menempuh berbagai cara. Meski pada kenyataannya upaya yang dilakukan tidak langsung menampakkan hasil yang signifikan.

Berikut ini beberapa bentuk upaya bangsa Indonesia untuk turut memajukan kesejahtaraan umum yang patut diapresiasi dan didukung masyarakat luas, antara lain;

1. Optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan

Optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sarana transportasi merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Kelancaran serta keberadaan sarana dan prasarana ini sangatlah berdampak besar pada tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Hal ini dikarenakan daerah yang biasa dilalui sarana transportasi acapkali dimanfaatkan untuk berwirausaha.

Karenanya, langkah optamilasi lalu lintas dan angkutan jalan ini menjadi salah satu langkah untuk memajukan kesejahtaraan sosial yang digagas paling awal.

Hal tersebut juga mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pihak pengelolaan.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan yang dituangkan dalam Pasal 8-12 mengenai contoh optimalisasi, yakni melalui;

  1. Perencanaan, pembangunan, pengoptimalan pemanfaatan ruas jalan
  2. Pengujian terhadap kelayakan fungsi jalan agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan
  3. Pengembangan dan pelibatan sistem informasi dan komunikasi sebagai salah satu penopang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
  4. Pengaturan dan penertiban perizinan pengoperasian angkutan umum
  5. Pengujian dan penerbitan dalam proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)

 

2. Pengalokasian APBN dan APBD pro rakyat

Pengalokasian APBN dan APBD pro rakyat

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) setiap tahunnya disusun oleh pemerintah. Fungsinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena hal itulah, pengalokasian keduanya wajib mendapat pengawasan khusus agar digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, agama, atau yang lainnya.

 

3. Pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin

Pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin

Sesuai dengan UU yang ada, rakyat miskin dan terlantar adalah tanggungan negara. Oleh sebab itu, pemerintah wajib bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya tanpa memandang kedudukan, ras, kekayaan, maupun agama.

Upaya bangsa Indonesia memajukan kesejahtaraan umum bagi warga miskin tertuang dalam Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, yakni;

  1. Pemberian bantuan sosial yang dimaksudkan sebagai stimulan bagi masyarakat miskin
  2. Penyediaan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
  3. Penyelenggaraan bantuan pendidikan dan penelitian untuk tujuan peningkatan kesejahteraan
  4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam bidang kesehteraan

 

4. Jaminan keamanan dan keselamatan

bentuk usaha bela negara Pengabdian sebagai anggota TNI

Setiap negara wajib melindungi dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warganya.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, setiap negara merancang program yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah dalam bidang keamanan adalah;

  1. Pelatihan tenaga militer seperti TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghadapi gangguan dari dalam maupun luar negeri
  2. Penugasan polisi sebagai pamong sekaligus aparat penegak hukum di kalangan masyarakat
  3. Dibentuknya lembaga peradilan yang berdiri sendiri dan bebas intervensi dari pihak manapun
  4. Pengadaan lapas sebagai penjara bagi pelanggar hukum agar dapat ditertibkan dan tak mengganggu masyarakat sekitar

 

5. Jaminan memeluk agama

Contoh Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Pemerintah

Indonesia merupakan negara majemuk, tak hanya dalam hal suku dan budaya, namun juga menyangkut soal agama. Di Indonesia terdapat lima agama yang sah diakui negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha.

Dalam hal pemilihan agama yang hendak dipeluk, Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menganut agama sesuai kepercayaan yang diyakini.

Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 dan menjadi bukti toleransi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Kebebasan beragama ini juga menjadi salah satu parameter penting dalam proses memajukan kesejahteraan.

Upaya bangsa Indonesia memajukan kesejahtaraan umum dalam hal beragama dapat dilihat dari berbagai kebijakan berikut;

  1. Penetapan Hari Besar Agama sebagai hari libur nasional agar para pemeluk agama dapat melakukan aktifitas peribadatan
  2. Penerjunan pihak keamanan untuk melakukan pengawasan dan penjagaan ketika Hari Besar Agama tengah diselenggarakan
  3. Pemberian kebebasan untuk setiap pemeluk agama agar dapat melakukan aktifitas peribadatannya masing-masing
  4. Pengaturan lalu lintas ketika terjadi kepadatan di jalan raya akibat arus mudik dan balik

 

6. Jaminan pekerjaan

Jaminan pekerjaan

Sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Hal ini juga menjadi indikasi keberhasilan pemerintah dalam mengelevasi kesejahteraan warganya.

Untuk mewujudkannya, pemerintah menggalakkan beberapa program berikut;

  1. Pendirian BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai lembaga pelatihan dan penyaluran tenaga kerja
  2. Pelatihan bagi nara pidana
  3. Pembentukan kerjasamaa dengan pihak swasta untuk membuka lowongan pekerjaan
  4. Pengesahan berbagai peraturan perundangan yang memayungi tenaga kerja

 

7. Jaminan penghidupan yang layak

Jaminan penghidupan yang layak

Dalam Pasal 27 UUD 1945 juga turut mengatur jaminan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, termasuk akses ke fasilitas kesehatan.

Artinya pemerintah wajib memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Upaya Indonesia memajukan kesejahteraan umum dalam hal jaminan penghidupan bagi warga negara terwujud dalam;

  1. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) di masa kepemimpinan SBY
  2. Pemberikan raskin
  3. Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) bagi desa tertinggal yang tak memiliki MCK
  4. Pengadaan imunisasi gratis
  5. Pengadaan program BPJS Kesehatan

 

8. Perekonomian pro rakyat

Perekonomian pro rakyat

Nah, untuk yang satu ini tentu kamu bisa mencermati apa saja peranan pemerintah dalam bidang perekonomian kerakyatan. Beberapa contoh programnya adalah;

  1. Pembangunan KUD (Koperasi Unit Desa)
  2. Pengaturan standardisasi pengadaan bunga tabungan dan bunga pinjaman bank
  3. Pengadaan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi pinjaman modal usaha
  4. Penetapan regulasi tarif minimum dan maksimum harga barang agar persaingan tetap sehat

Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai program unggulan untuk pengentasan kemiskinan, namun upaya Indonesia memajukan kesejahteraan umum ini tentu tak akan berarti tanpa dukunganmu.

Tugasmu adalah turut memantau agar program yang baik tersebut dapat terlaksana sesuai tujuannya.

Kategori PPKN

Tinggalkan komentar