Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tahukah kamu bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya dapat menimbulkan berbagai macam dampak positif bagi kebelangsungan suatu negara seperti terciptanya negara ?

Lalu bagaimana sih tata kelola pemerintahan yang baik itu?

Simak pembahasannya berikut.

 

8 Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut UNDP

8 Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut UNDP

Tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik?

Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola dari pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi hingga weweang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut.

Sejatinya tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

Adapun untuk mewujudkan orientasi tersebut, suatu negara harus senantiasa menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP di antaranya ialah sebagai berikut.

  1. Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.
  2. Kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stekholder.
  3. Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stekholder guna mencapai konsesus bersama.
  4. Adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stekholder yang dilayani.
  5. Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum.
  6. Adanya tranparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan.
  7. Terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil.
  8. Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.

 

Asas Umum Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 28 Tahun 1998

Asas Umum Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 28 Tahun 1998

Asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang dimuat dalam UU No.28 Tahun 1998 di antaranya ialah sebagai berikut.

  1. Asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara.
  2. Asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaran negara.
  3. Asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum.
  4. Asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka.
  5. Asas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya.
  6. Asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  7. Asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

 

Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejatinya suatu negara harus memiliki beberapa indikator.

Sudahkah kamu tahu apa saja sih indikator-indikator yang harus dimiliki oleh suatu negara demi merealisasikan pemerintahan yang idea tersebut?

1. Partisipasi

demo kenaikan upah buruh

Indikator pertama dari tata kelola suatu pemerintahan yang baik adalah partisipasi.

Dalam suatu kinerja pemerintahan, maka harus senantiasa ada evaluasi, kritik, saran maupun aspirasi dari berbagai pihak demi mewujudkan pemerintahan yang ideal.

Harapannya lagi tentu saja bisa semakin memajukan negara Indonesia.

 

2. Transparansi

Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik transparansi

Transparansi adalah indikator penting berikutnya demi mewujudkan pemerintahan yang ideal.

Jadi, dengan adanya transparansi maka seluruh masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

 

3. Koordinasi

Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Koordinasi

Koordinasi merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang dinilai baik yakni dalam hal memastikan adanya keseluruhan pemangku kebijakan untuk benar-benar mempunyai kesamaan pandangan demi mewujudkan pemerintahan yang ideal.

Jadi, tidak ada istilahnya pemerintahan demi kepentingan pribadi melainkan pemerintahan demi kepentingan bersama.

 

4. Akunabilitas

Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik akuntabilitas

Indikator akuntabilitas merupakan indikator wujud dari pertanggungjawaban atas segala peraturan yang sudah dibuat.

Akuntabilitas juga dapat digunakan untuk menyimak tingkat profesionalitas tiap-tiap oknum pemerintahan dalam menyikapi adanya perbedaan.

 

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan

Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan

Tahukah kamu bahwa tranparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh suatu negara demi bisa mewujudkan pemerintahan yang ideal.

Intinya, keterbukaan terhadap informasi merupakan hal yang amat mempengaruhi tata kelola pemerintah.

Dengan adanya transparansi dalam hal penyelanggaraan pemerintahan, membuat masyarakat luas dapat dengan bebas memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan.

Hal ini diharapkan mampu memberikan feedback bagi kinerja pemerintahan untuk dapat lebih baik lagi dalam memajukan negara.

 

2. Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara

Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara

Prinsip selanjutnya yang patut kamu ketahui dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal ialah adanya tanggapan yang baik dari aparatur negara.

Seperti halnya lembaga-lembaga negara yang membutuhkan hubungan baik dengan para aparatur negara.

Hubungan yang baik antar lembaga negara dengan aparatur negara diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang ideal.

 

3. Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara

Konsep Utama Demokrasi Konstitusional Terdapat supremasi konstitusi

Prinsip berikutnya yang perlu kamu ketahui sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi menyelenggarakan pemerintahan yang ideal ialah ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.

Supremasi yang dimaksud ialah kekuasaan hukum berikut dengan norma-norma hukum yang menjadikan dasar dari keseluruhan hal serta tetap mempunyai prinsip keadilan.

Suatu negara yang memiliki orientasi untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal tentu harus mampu menegakkan supremasi hukum.

Hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum tidak boleh pandang kasta. Sila kelima Pancasila harus ditegakkan demi mewujudkan prinsip supremasi hukum tersebut.

Jika supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh negara, maka hal tersebut akan membawa pengaruh dan efek yang baik khususnya pada tingkat keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat luas.

 

4. Adanya partisipasi warga negara yang tinggi

fungsi pemilu

Prinsip berikutnya yang harus diterapkan oleh suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang ideal ialah adanya partisipasi warga negara yang tinggi.

Jadi, peran tiap-tiap warga negara sangat dibutuhkan demi mewujudkan pemerintahan yang ideal.

Adapun peran serta warga negara yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik berupa terkendalinya serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

Jadi, bukan hanya pemerintahan saja yang memiliki lakon dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal melainkan tiap-tiap warga negara pun bisa ikut berpartisipasi.

 

5. Adanya pengalokasian sumber daya yang baik

contoh sikap cinta tanah air Memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin

Prinsip berikutnya yang wajib diterapkan oleh suatu negara untuk merealisasikan pemerintahan yang ideal ialah dengan mengalokasikan sumber daya yang baik.

Sumber daya yang dialokasikan dengan baik tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Istilahnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tersebut merupakan harta karun bagi negara tersebut.

Dengan demikian dapat diatikan bahwa pengalokasian sumber daya yang baik tentu akan memberikan dampak baik bagi tata kelola dari pemerintahan yang baik pula.

 

6. Jelasnya tanggung jawab pemerintah

Jelasnya tanggung jawab pemerintah

Prinsip berikutnya yang harus diterapkan bagi negara yang ingin merealisasikan pemerintahan yang ideal ialah adanya kejelasan terkait tanggung jawab pemerintah.

Jadi nih guys, ketika pemerintah telah melakukan suatu kinerja maka pemerintah harus sudi dikritik dan dievaluasi oleh masyarakat luas demi memperbaiki kinerja yang lalu.

Sebagai contoh nyata adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai dewan yang mengaku pilihan hati nurani rakyat, sudah sewajarnya mereka yang disebut sebagai dewan harus sudi menerima evaluasi, kritik dan aspirasi rakyat.

Bukan lantas mempermainkan posisi yang mereka jabat saat ini demi kepentingan pribadi dan sekutunya saja tanpa adanya keberpihakan dengan rakyat itu sendiri.

 

7. Terdapat visi pembangunan yang luas

fungsi pemilu Mempermudah pembangunan negara

Prinsip berikutnya yang harus diterapkan oleh suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang ideal ialah adanya visi pembangunan yang luas.

Visi pembangunan yang luas tersebut maksudnya ialah sebuah visi yang sudah dipertimbangkan masak-masak dan mendalam demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

8. Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama

Menjaga kesatuan dan persatuan negara

Prinsip terakhir dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang ideal dalam hal tata kelola pemerintahan ialah tingginya orientasi terhadap tujuan yang sama.

Jadi guys, dengan adanya orientasi terhadap tujuan bersama yang tinggi bisa menyebabkan meningkatnya persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat di negara Indonesia ini.

Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jangan lupa untuk senantiasa berpikir jernih dan menyampaikan aspirasi kamu kepada pemerintah ya, guys!

Kategori PPKN

Tinggalkan komentar