Sistem Pemerintahan Negara Vietnam dalam Pendidikan
Daftar Isi
Sistem Pemerintahan di Negara Vietnam
Sistem pemerintahan di negara Vietnam menganut sistem sosialis dengan Partai Komunis Vietnam sebagai partai penguasa. Sistem ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem pemerintahan di negara-negara lainnya, yang membuat Vietnam menjadi salah satu negara dengan sosialisme yang kuat di Asia Tenggara.
Sejak berakhirnya perang Vietnam pada tahun 1975, Vietnam telah mengadopsi sistem pemerintahan sosialis yang ditetapkan oleh Partai Komunis Vietnam. Sistem ini didasarkan pada Marxisme-Leninisme yang mengutamakan kolektivisme dan kepemilikan negara atas sumber daya alam dan ekonomi. Partai Komunis Vietnam memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di negara itu.
Partai Komunis Vietnam memiliki struktur organisasi yang kuat, dimulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Partai ini terdiri dari Komite Sentral, yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan penting. Dalam sistem ini, pemimpin tertinggi negara adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam.
Sistem pemerintahan Vietnam juga melibatkan Dewan Negara sebagai lembaga legislatif. Dewan Negara adalah badan yang mengesahkan undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta mengawasi pelaksanaan ketentuan pemerintah. Anggotanya dipilih melalui pemilihan yang diatur oleh Partai Komunis Vietnam.
Selain itu, Vietnam juga memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan pengambilan keputusan penting, sementara pemerintahan daerah menerapkan kebijakan tersebut di tingkat lokal.
Dalam hal ekonomi, Vietnam telah mengadopsi model ekonomi yang dikenal sebagai “dikontrol pasar sosialis”. Model ini mengizinkan adanya sektor swasta dan pasar bebas yang berfungsi di bawah pengawasan pemerintah. Pemerintah Vietnam memiliki kendali yang kuat atas sektor strategis dan tetap menjadi tulang punggung ekonomi negara.
Sistem pemerintahan Vietnam juga memprioritaskan pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Negara ini telah mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Vietnam juga memiliki program-program pengembangan infrastruktur yang ambisius untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh negara.
Meskipun Vietnam merupakan negara dengan sistem pemerintahan sosialis, negara ini telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Vietnam telah berhasil menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan Vietnam, negara ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya dan mewujudkan cita-cita sosialisnya. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip sosialis dan kestabilan politik yang relatif, Vietnam menjadi salah satu negara yang menarik perhatian dalam arena politik global.
Faktor Penentu Kekuasaan Pemerintahan di Vietnam
Partai Komunis Vietnam memegang kekuasaan penuh dalam mengatur pemerintahan dan kebijakan negara. Namun, ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi kekuasaan pemerintahan di Vietnam, baik dari internal maupun eksternal.
1. Faktor Internal
Faktor internal yang memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan pemerintahan di Vietnam adalah Partai Komunis Vietnam itu sendiri. Partai Komunis Vietnam didirikan pada tahun 1930 dan sejak itu, menjadi kekuatan politik dominan di negara ini. Partai ini memiliki struktur hierarki yang kuat dan otoriter, yang mengizinkan mereka untuk mengontrol semua sektor politik, ekonomi, dan sosial di Vietnam. Partai Komunis Vietnam secara aktif memperkuat posisinya melalui pengendalian media, militer, dan keamanan negara. Dengan demikian, mereka memiliki kekuasaan absolut dalam mengambil keputusan politik dan kebijakan negara.
Partai Komunis Vietnam juga menekankan pada solidaritas dan kepatuhan terhadap partai, serta tekanan terhadap harmoni sosial. Dalam sistem politik Vietnam, partai ini memiliki kekuasaan yang tak terbantahkan dan tidak boleh dipertanyakan. Apa yang dikatakan partai dianggap sebagai kebenaran mutlak dan warga negara diharapkan untuk mengikuti panduan partai tersebut. Semua posisi penting dalam pemerintahan, militer, dan sektor bisnis diduduki oleh anggota partai yang setia.
Partai Komunis Vietnam juga memiliki Departemen Propaganda yang kuat, yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan narasi resmi partai kepada masyarakat. Mereka mengendalikan media massa dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh didiskusikan secara terbuka. Kekuatan mereka dalam mengendalikan informasi membantu memperkuat kekuasaan mereka dan menghilangkan oposisi.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal juga mempengaruhi kekuasaan pemerintahan di Vietnam. Vietnam merupakan negara dengan sejarah panjang perang dan konflik, terutama dengan penjajah kolonial Prancis dan penjajah Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Pengalaman perang ini telah membentuk mindset negara ini dan memperkuat posisi Partai Komunis Vietnam sebagai pahlawan pembebasan.
Selain itu, Vietnam juga menghadapi tekanan dari negara-negara Barat terkait hak asasi manusia dan demokrasi. Namun, pemerintah Vietnam tetap mempertahankan kebijakan politik yang otoriter, dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Mereka percaya bahwa model kekuasaan partai tunggal adalah yang terbaik untuk menjaga persatuan Vietnam dan mencegah campur tangan asing yang dapat mengancam kedaulatan negara.
Pengaruh negara-negara tetangga, seperti Tiongkok dan Rusia, juga memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan pemerintahan di Vietnam. Vietnam memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok dan memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap negara ini. Tiongkok juga memberikan dukungan politik dan keamanan terhadap Vietnam, yang memperkuat posisi Partai Komunis Vietnam dalam pemerintahan.
Secara keseluruhan, kekuasaan pemerintahan di Vietnam sangat tergantung pada kekuatan Partai Komunis Vietnam dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Pemerintahan otoriter dan sentralistik masih merupakan karakteristik utama sistem politik Vietnam saat ini.
Struktur Pemerintahan di Vietnam
Pemerintahan Vietnam terdiri dari tiga tingkat, yaitu pusat, provinsi, dan lokal, yang dijalankan dengan berbasis hierarki yang ketat. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan negara ini.
Tingkat pemerintahan pusat di Vietnam dipimpin oleh Presiden dan Perdana Menteri. Presiden merupakan kepala negara Vietnam, sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kedua posisi ini bekerja secara kolaboratif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan pusat. Mereka bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis yang berpengaruh terhadap seluruh negara.
Tingkat pemerintahan provinsi di Vietnam terdiri dari 63 provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi. Setiap provinsi memiliki pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya. Gubernur Provinsi diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.
Pada tingkat pemerintahan lokal, Vietnam terdiri dari sejumlah kelurahan dan komune yang dipimpin oleh Ketua Kelurahan atau Komune. Kelurahan atau komune adalah unit pemerintahan terkecil di Vietnam dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi lokal di wilayahnya. Pemerintahan lokal ini memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik dan kegiatan masyarakat berjalan baik.
Hierarki ketat dalam sistem pemerintahan Vietnam memastikan adanya keteraturan dan keselarasan dalam menjalankan pemerintahan di semua tingkatan. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan rakyat Vietnam dan membawa kemajuan bagi negara ini.
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Vietnam
Di Vietnam, sistem pemerintahan negara didasarkan pada kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Presiden Vietnam bertindak sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang bertugas merancang dan melaksanakan kebijakan pemerintah.
Presiden Vietnam memiliki peran penting dalam memimpin negara dan mewakili Vietnam di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan penting, seperti kebijakan luar negeri, pertahanan nasional, dan keamanan. Presiden juga bertugas menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara.
Di sisi lain, Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjalankan urusan sehari-hari pemerintahan. Tugas utamanya adalah merancang kebijakan-kebijakan pemerintah dan melaksanakannya. Perdana Menteri juga memimpin sidang-sidang kabinet dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kerja pemerintah di berbagai sektor.
Kedudukan Presiden dan Perdana Menteri di Vietnam mencerminkan pembagian kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden bertindak sebagai simbol kehormatan nasional dan menjaga stabilitas politik, sedangkan Perdana Menteri memiliki peran eksekutif yang lebih aktif dalam mengelola pemerintahan sehari-hari.
Sistem kepala negara dan kepala pemerintahan di Vietnam ini memungkinkan adanya kerja sama antara Presiden dan Perdana Menteri dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan penting bagi negara. Keduanya bekerja sama untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan serta untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat Vietnam.
Dalam prakteknya, Presiden Vietnam dipilih oleh Majelis Nasional Vietnam dan menjabat selama lima tahun dengan kemungkinan satu kali masa jabatan tambahan. Sedangkan, Perdana Menteri Vietnam diangkat oleh Majelis Nasional Vietnam berdasarkan rekomendasi Presiden dan masyarakat umum. Masa jabatan Perdana Menteri bersamaan dengan masa jabatan Presiden.
Pembagian Kekuasaan di Vietnam
Kekuasaan di Vietnam dipisahkan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan Partai Komunis Vietnam memiliki kekuasaan dominan dalam proses pengambilan keputusan. Pembagian kekuasaan ini merupakan dasar sistem pemerintahan Vietnam yang mengikuti model sosialis dengan karakteristik komunisme.
1. Cabang Eksekutif: Cabang eksekutif di Vietnam terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet Menteri. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan pemimpin tertinggi dalam hierarki politik. Presiden bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan negara. Sedangkan, Perdana Menteri bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan sehari-hari seperti mengoordinasikan kebijakan dan program-program pemerintah. Kabinet Menteri terdiri dari berbagai kementerian yang bertugas mengelola sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan.
2. Cabang Legislatif: Cabang legislatif di Vietnam adalah Majelis Nasional atau Quốc hội. Quốc hội merupakan badan legislatif tunggal yang memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menunjuk pejabat-pejabat negara tertentu. Anggota Quốc hội dipilih secara tidak langsung melalui pemilihan di tingkat provinsi dan kota. Partai Komunis Vietnam memiliki kekuatan besar dalam Quốc hội dengan mayoritas anggota yang berasal dari partai tersebut.
3. Cabang Yudikatif: Cabang yudikatif di Vietnam berperan dalam menegakkan hukum melalui pengadilan. Pengadilan di Vietnam terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Rakyat, dan Pengadilan Distrik. Sistem peradilan Vietnam ini memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum secara adil. Namun, para hakim di Vietnam telah dikritik karena kekurangan independensi dan terkait dengan kekuasaan politik.
4. Partai Komunis Vietnam: Partai Komunis Vietnam (PKV) berperan sebagai kekuatan dominan dalam sistem politik Vietnam. PKV telah berkuasa sejak berakhirnya Perang Vietnam pada tahun 1975 dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik. PKV mengadopsi ideologi komunis dan bertugas untuk mempertahankan kekuasaan politik dalam rangka mewujudkan sosialisme di negara ini.
5. Pengawasan dan Kontrol Masyarakat: Selain pembagian kekuasaan formal, Vietnam juga memiliki lembaga pengawasan dan kontrol masyarakat yang berfungsi sebagai pemantau pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Dewan Rakyat (người Nhân dân). Dewan Rakyat ini terdiri dari perwakilan masyarakat yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pemerintahan, mengontrol kebijakan negara, dan menjalankan peran dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan
Pemerintahan Vietnam berusaha keras untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Partisipasi masyarakat ini dapat tercapai melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam.
Satu di antara upaya yang dilakukan pemerintahan Vietnam adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan negara. Pemerintah Vietnam menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan guna mencapai kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan dialog dan diskusi dengan masyarakat dalam bentuk rapat umum, pertemuan kelompok, dan konsultasi langsung dengan warga. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melibatkan perwakilan masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui forum-forum partisipatif.
Selain itu, pemerintah Vietnam juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan saran terkait kebijakan pemerintah atau pelayanan publik. Untuk memudahkan akses bagi masyarakat, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan, memberikan masukan, dan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerintah.
Tidak hanya dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah Vietnam juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Salah satu caranya adalah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, atau program kesehatan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemerintah Vietnam juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem pemerintahan. Pemerintah mengadakan kampanye pendidikan dan sosialisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara yang aktif dan berpartisipasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemerintahan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah.
Tidak hanya itu, pemerintah Vietnam juga aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam melibatkan diri dalam proses pemerintahan. Pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat dapat lebih efektif jika didukung oleh organisasi yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik mengenai isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.
Sebagai kesimpulan, pemerintahan Vietnam mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah Vietnam berusaha mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, diharapkan pembangunan negara dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sistem Pendidikan di Vietnam
Pendidikan di Vietnam dianggap sangat penting oleh pemerintah, dan negara ini memiliki sistem pendidikan yang teratur dan terpadu. Sistem pendidikan di Vietnam terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi.
Sama seperti di Indonesia, wajib belajar juga berlaku di Vietnam. Anak-anak di Vietnam diharuskan untuk mengikuti sekolah dasar selama 5 tahun, dan setelah itu mereka dapat melanjutkan ke sekolah menengah untuk 4 tahun.
Dalam sistem pendidikan di Vietnam, pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan kurikulum dan standar pengajaran yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan tinggi, dengan mendirikan universitas-universitas yang berkualitas dan memfasilitasi pertukaran mahasiswa dengan negara-negara lain.
Peran Pemerintah dalam Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pendidikan
Pemerintah Vietnam memainkan peran yang sangat aktif dalam pengaturan dan pengembangan sistem pendidikan di negara ini. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh guna mendukung pembangunan negara dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam adalah dengan mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Vietnam telah meningkatkan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas fasilitas, materi, dan pendidik yang ada di sekolah-sekolah.
Pemerintah Vietnam juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas guru dan staf pendidikan agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Pemerintah juga memberikan bantuan dan beasiswa kepada siswa berprestasi yang kurang mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.
Selain itu, pemerintah Vietnam juga mendorong kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Mereka menjalin hubungan kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, baik dalam hal pertukaran mahasiswa maupun penelitian bersama. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif internasional dalam sistem pendidikan di Vietnam dan meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.
Dengan peran aktif pemerintah dalam pengaturan dan pengembangan sistem pendidikan, Vietnam terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi muda yang terampil dan berkualitas. Melalui pendidikan yang baik, pemerintah Vietnam berharap dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi negaranya.
Tantangan dalam Sistem Pemerintahan Vietnam
Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, sistem pemerintahan Vietnam masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, demokrasi, dan kebebasan berpendapat.
1. Tantangan Transparansi
Tantangan utama dalam sistem pemerintahan Vietnam adalah kurangnya transparansi. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi, masih ada kekurangan dalam menyediakan akses yang memadai kepada publik terkait kebijakan pemerintah, data, dan informasi penting lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Tantangan Demokrasi
Sistem pemerintahan Vietnam juga menghadapi tantangan dalam hal demokrasi. Meskipun terdapat partai politik formal, tetapi kebebasan politik dan kebebasan berekspresi terbatas di negara ini. Partai Komunis Vietnam memegang kekuasaan yang kuat dan membatasi partisipasi politik dari pihak oposisi. Secara umum, sistem politik Vietnam lebih otoriter daripada demokratis.
3. Tantangan Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat juga terbatas di sistem pemerintahan Vietnam. Pemerintah sering kali melakukan tindakan represif terhadap individu atau kelompok yang mengkritik atau menyuarakan pendapat yang berbeda. Program pemantauan online dan sensor media sosial juga digunakan untuk mengontrol informasi dan membatasi kebebasan berekspresi. Hal ini menghambat perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi di Vietnam.
4. Tantangan Hak Asasi Manusia
Tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan Vietnam juga terkait dengan hak asasi manusia. Organisasi hak asasi manusia sering melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di negara ini, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penahanan tidak adil, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap aktivis politik, jurnalis, dan pengkritik pemerintah. Pemerintah Vietnam dianggap memiliki kontrol yang ketat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.
5. Tantangan Korupsi
Salah satu tantangan besar dalam sistem pemerintahan Vietnam adalah korupsi. Korupsi telah menjadi isu serius di Vietnam dan berdampak negatif terhadap efisiensi pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengambil tindakan untuk menangani korupsi, tantangan yang masih ada membutuhkan upaya lebih lanjut dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan.
6. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan
Tantangan dalam sistem pemerintahan Vietnam juga meliputi pembangunan berkelanjutan. Meskipun Vietnam telah melakukan perubahan ekonomi yang mengesankan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara ini masih dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius. Polusi lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim adalah beberapa isu yang memerlukan tindakan pemerintah yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih berkelanjutan.
7. Tantangan Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial juga merupakan tantangan dalam sistem pemerintahan Vietnam. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antara kota dan pedesaan tetap ada di negara ini. Beberapa kelompok masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu berupaya lebih keras untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan pembangunan yang lebih inklusif.
8. Tantangan Pendidikan
Tantangan terakhir yang dihadapi sistem pemerintahan Vietnam adalah sektor pendidikan. Meskipun Vietnam telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan, masih ada tantangan dalam hal akses pendidikan yang merata, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Transformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkualitas merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah Vietnam untuk memenuhi kebutuhan dan harapan penduduknya dalam menghadapi perkembangan global.
