Negara Mana Saja yang Menganut Sistem Pemerintahan Parlementer?
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana pelaksanaan kekuasaan eksekutif terletak pada tangan perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, parlemen merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pemerintahan.
Sistem pemerintahan parlementer didasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif dibentuk oleh partai politik atau koalisi mayoritas yang ada di parlemen. Pemimpin partai atau koalisi yang memperoleh mayoritas suara dalam pemilihan umum akan menjadi perdana menteri dan membentuk kabinetnya.
Perdana menteri dan kabinetnya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintah, mengelola negara, dan melaksanakan program-program yang telah disepakati oleh parlemen. Mereka bertanggung jawab dalam menghadapi pertanyaan dan kritik dari anggota parlemen, serta dapat diberhentikan oleh parlemen apabila kebijakan yang dijalankan tidak mendapatkan dukungan.
Sistem pemerintahan parlementer memiliki prinsip utama yaitu akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap parlemen dan rakyat. Parlemen memiliki kuasa yang lebih besar dalam mengambil keputusan politik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kabinet juga wajib bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya.
Sistem pemerintahan parlementer juga memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan yang lebih fleksibel dan stabil. Jika perdana menteri atau kabinetnya tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka dapat dilakukan pemilihan baru atau reshuffle kabinet sehingga kepemimpinan pemerintahan tetap berjalan.
Beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer antara lain Inggris, Kanada, Australia, Jerman, dan Jepang. Di Indonesia sendiri, sistem yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden.
Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memiliki keunikan dan kekhasan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kekuasaan eksekutif termasuk penunjukan menteri berada di tangan presiden dan tidak bergantung pada dukungan parlemen.
Walaupun Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, faktanya terdapat pengaruh sistem pemerintahan parlementer dalam mekanisme parlemen. Parlemen di Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan pemerintahan, pembentukan undang-undang, serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh presiden dan kabinetnya.
Dalam praktiknya, parlemen di Indonesia, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk komisi-komisi yang bertugas mengawasi kerja kabinet dalam pelaksanaan program-program pemerintah dan pengelolaan keuangan negara.
Meskipun berbeda sistem pemerintahan, baik sistem parlementer maupun presidensial memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan pemerintahan yang baik, menjaga stabilitas politik, dan mencapai kesejahteraan rakyat. Keberhasilan sistem pemerintahan sangat tergantung pada kualitas pemimpin, mekanisme pengawasan yang kuat, serta partisipasi aktif dari masyarakat.
Daftar Isi
Contoh Negara yang Menganut Sistem Pemerintahan Parlementer
Britania Raya merupakan salah satu contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer di Britania Raya didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan antara monarki konstitusional dan parlemen. Parlemen Britania Raya terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Rakyat (House of Commons) dan Dewan Bangsawan (House of Lords). Kedua majelis ini memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan negara.
Kanada juga merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan di Kanada didasarkan pada konstitusi yang menetapkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Parlemen Kanada terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Rendah (House of Commons) dan Senat. Parlemen bertanggung jawab dalam membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah.
Australia adalah negara lain yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, Gubernur Jenderal (representasi dari monarki) dan Perdana Menteri memegang peran penting. Parlemen Australia terdiri dari Majelis Rendah (House of Representatives) dan Senat. Keputusan-keputusan penting dan kebijakan negara ditentukan melalui diskusi dan persetujuan di parlemen.
Jerman juga termasuk di antara negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini mendasarkan kekuasaan pada Konstitusi Jerman dan membagi wewenang antara eksekutif dan legislatif. Parlemen Jerman terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Federal (Bundesrat) dan Dewan Rakyat (Bundestag). Parlemen memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan penting dan pengawasan pemerintah.
Selandia Baru juga menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri dan kabinet memegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen Selandia Baru terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan (House of Representatives) dan Dewan Kepala (Chief’s Council). Parlemen berperan dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah.