Daftar Isi
Apa Itu Negara Dominion?
Negara Dominion merupakan negara yang memiliki otonomi penuh dari Britania Raya tetapi masih memiliki ikatan dengan Kerajaan Inggris. istilah Dominion pertama kali digunakan oleh Kanada pada tahun 1867 saat negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya dari Britania Raya.
Pada awalnya, negara Dominion masih dianggap sebagai koloni Britania Raya namun dengan adanya perubahan yang signifikan pada struktur politik negara ini, dominion mulai diakui sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh dengan mempertahankan hubungan erat dengan Britania Raya.
Sebagai negara Dominion, mereka memiliki pemerintahan sendiri serta mengatur hukum dan kebijakan dalam wilayah mereka sendiri. Meskipun memiliki otonomi penuh, pembentukan hukum dan kebijakan masih terkait dengan sistem monarki Britania Raya.
Salah satu contoh negara Dominion yang mungkin lebih dikenal adalah Australia. Australia menjadi negara Dominion pada tahun 1901 dan memiliki hubungan yang erat dengan Britania Raya. Australia memiliki pemerintahan sendiri dan berkuasa dalam mengatur kebijakan internalnya.
Namun, Ratu Inggris masih menjadi Ratu Australia dan melalui Gubernur Jenderal, ia memiliki peran simbolis dalam negara Dominion ini. Selain itu, Britania Raya memiliki wewenang dalam beberapa hal, seperti urusan luar negeri dan pertahanan.
Perjanjian yang mengatur hubungan antara negara Dominion dengan Britania Raya disebut sebagai Statuta Westminster pada tahun 1931. Dalam perjanjian ini, Britania Raya memberikan penuh pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat kepada negara Dominion.
Berbeda dengan koloni, negara Dominion tidak lagi bergantung pada otoritas Britania Raya dalam pengambilan keputusan politik. Mereka dapat memiliki hubungan bilateral dengan negara-negara lain dan terlibat dalam organisasi internasional sesuai dengan kebijakan dan kepentingan mereka sendiri.
Selain Australia, Kanada juga menjadi salah satu negara Dominion yang terkenal. Kanada mendapatkan status ini pada tahun 1867 ketika Undang-Undang Kanada disetujui oleh Britania Raya. Kanada memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya, namun masih menjaga hubungan istimewa dengan Britania Raya.
Di Asia, India juga merupakan contoh negara Dominion. India meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1947 dan langsung menjadi negara Dominion. India memiliki pemerintahan sendiri dan Britania Raya hanya memiliki kewajiban hukum yang terbatas terkait dengan pertahanan negara ini.
Jadi, negara Dominion adalah negara yang memiliki otonomi penuh dari Britania Raya tetapi tetap terikat dengan Kerajaan Inggris. Meskipun memiliki kedaulatan dalam pengaturan negara mereka sendiri, negara Dominion masih menjaga hubungan erat dengan Britania Raya dalam berbagai aspek.
Sejarah Negara Dominion
Negara Dominion bermula pada awal abad ke-20 setelah Kanada pertama kali diberikan status dominion pada tahun 1867. Status dominion ini membuat Kanada menjadi sebuah negara yang merdeka secara politik, namun masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Inggris. Sebagai negara dominion, Kanada memiliki otonomi dalam urusan pemerintahan dalam negeri, tetapi masih bergantung pada Kerajaan Inggris dalam hal kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Setelah Kanada, negara-negara lain di Imperium Britania berhasil memperoleh status dominion, termasuk Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Newfoundland. Mereka semua mendapatkan kemerdekaan politik dengan tetap mempertahankan hubungan dengan Kerajaan Inggris.
Di Indonesia sendiri, istilah dominion tidak digunakan untuk menyebut negara yang memiliki status serupa. Namun, ada beberapa negara di Indonesia yang memiliki kedudukan mirip dengan negara dominion, yaitu Timor Timur dan Papua sebelum bergabung dengan Indonesia. Mereka memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dalam mengatur urusan dalam negeri mereka.
Berbeda dengan dominion di Kanada dan negara-negara lain di Imperium Britania, Timor Timur dan Papua tidak memiliki keterhubungan politik dengan suatu kerajaan. Mereka lebih mirip dengan negara merdeka yang tergabung dalam federasi, seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, mereka memiliki hak otonomi yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan dan kebijakan dalam negeri mereka sebelum bergabung dengan Indonesia.
Sejarah negara dominion di Indonesia dimulai dengan Timor Timur yang merdeka dari penjajahan Portugis pada tahun 1975. Setelah merdeka, Timor Timur mengadakan referendum untuk menentukan nasibnya. Namun, pengakuan kemerdekaan Timor Timur tidak langsung diberikan oleh komunitas internasional. Hal ini mengakibatkan Timor Timur berada dalam keadaan yang sulit dan tidak stabil.
Berbeda dengan Timor Timur, Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat otonomi khusus. Papua memperoleh status Otonomi Khusus setelah penandatanganan Perjanjian New York pada tahun 1962. Pada awalnya, Papua diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda, namun setelah kemerdekaan Indonesia, Papua diberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur urusan dalam negerinya.
Namun, status Timor Timur dan Papua sebagai negara dominion di Indonesia tidak bertahan lama. Timor Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976 setelah mengalami konflik internal dan intervensi militer dari pihak luar. Sedangkan untuk Papua, status otonomi khususnya saat ini masih menjadi perdebatan dan menjadi isu sensitif dalam hubungan antara pemerintah pusat Indonesia dan masyarakat Papua.
Dalam perkembangannya, istilah dominion tidak lagi digunakan secara luas dalam konteks politik internasional. Namun, sejarah negara dominion tetap memberikan pengaruh penting dalam pembentukan dan pengertian mengenai negara-negara yang memiliki tingkat otonomi khusus atau hubungan khusus dengan negara-negara lain.
Lingkup Otonomi
Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dengan berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda. Untuk menjaga keragaman ini, pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada beberapa wilayahnya. Salah satu bentuk otonomi yang diterapkan di Indonesia adalah konsep negara dominion.
Negara dominion memiliki kewenangan dalam mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri mereka sendiri. Mereka memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang dan kebijakan dalam berbagai bidang. Otonomi ini diberikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Otonomi dalam lingkup negara dominion memberikan kebebasan kepada wilayah untuk mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri. Mereka dapat mengatur perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih tepat dengan kebutuhan lokal.
Tidak hanya itu, wilayah yang memiliki status negara dominion juga memiliki kewenangan untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Mereka dapat menjalin hubungan diplomatik, bernegosiasi dalam perjanjian internasional, dan melepas kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan wilayah mereka. Misalnya, wilayah dengan potensi pariwisata yang besar dapat menarik wisatawan asing melalui kebijakan visa yang lebih fleksibel.
Kewenangan yang dimiliki oleh negara domion tidak berarti mereka dapat bertindak secara sembrono. Ada batasan dan aturan yang harus diikuti dalam mengambil keputusan. Misalnya, kebijakan yang diambil tidak boleh melanggar konstitusi negara dan tidak boleh merugikan kepentingan nasional.
Melalui konsep negara dominion, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan pada wilayah-wilayahnya untuk mengatur diri mereka sendiri. Otonomi ini juga menjadi alat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memberikan kebebasan dalam mengurus urusan dalam negeri dan luar negeri, negara dominion diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Secara keseluruhan, konsep negara dominion adalah salah satu bentuk otonomi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wilayah-wilayahnya. Melalui otonomi ini, negara dominion memiliki kewenangan dalam mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri mereka sendiri. Hal ini memberikan kebebasan bagi mereka untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta menjalin hubungan dengan negara lain. Otonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Apa itu negara dominion?
Negara dominion merujuk pada negara-negara yang memiliki kemerdekaan politik penuh dari kerajaan Britania Raya namun masih memiliki hubungan formal dengan raja atau ratu Britania Raya sebagai kepala negara mereka. Negara-negara dominion ini merupakan bagian dari Commonwealth.
Kanada: Negara Dominion Pertama
Kanada adalah negara dominion pertama yang mendapatkan status tersebut pada tahun 1867. Sebagai negara dominion, Kanada memiliki otonomi penuh dalam masalah internal seperti legislatif dan eksekutif, namun hubungan luar negerinya diurus oleh kerajaan Britania Raya. Kanada menjadi contoh bagi negara-negara dominion lainnya dalam mengembangkan sistem pemerintahan otonom yang efektif.
Australia: Negara Dominion di Benua Kanguru
Sebagai negara dominion, Australia juga merupakan bagian dari persemakmuran kerajaan Britania Raya. Australia mendapatkan status negara dominion pada tahun 1901 setelah sebuah referendum yang diselenggarakan di koloni-koloni Australia saat itu. Sejak itu, Australia memiliki kebebasan dalam mengatur masalah-masalah dalam negeri mereka, termasuk pembentukan undang-undang dan kebijakan internal lainnya.
Selandia Baru: Negara Dominion di Pasifik
Selandia Baru adalah negara dominion di kawasan Pasifik yang mendapatkan status negara dominion pada tahun 1907. Sebagai negara dominion, Selandia Baru memiliki yurisdiksi dalam sebagian besar urusan internalnya dan kemerdekaan politik tertentu, tetapi masih mempertahankan raja atau ratu Britania Raya sebagai kepala negara. Negara dominion ini memiliki sistem pemerintahan parlementer yang mirip dengan negara-negara dominion lainnya.
Afrika Selatan: Negara Dominion di Benua Afrika
Afrika Selatan merupakan contoh negara dominion yang terletak di benua Afrika. Status negara dominion ini diperoleh pada tahun 1910. Seperti negara-negara dominion lainnya, Afrika Selatan memiliki kebebasan dalam mengurus urusan internalnya sendiri, tetapi masih terikat dengan kerajaan Britania Raya dalam hal hubungan luar negeri. Pada tahun 1961, Afrika Selatan meninggalkan status negara dominion dan mendeklarasikan diri sebagai republik.
Perbedaan dengan Negara Merdeka
Meskipun memiliki otonomi penuh, negara dominion masih memiliki hubungan kesetiaan terhadap Kerajaan Inggris dan mempertahankan simbol-simbol kerajaan. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara negara dominion dengan negara merdeka. Perbedaan ini termasuk dalam hal struktur pemerintahan, koneksi dengan negara asal (Kerajaan Inggris), dan tingkat otonomi yang dimiliki.
Pertama-tama, perbedaan yang paling mencolok antara negara dominion dengan negara merdeka adalah dalam hal struktur pemerintahan. Negara dominion masih mempertahankan sistem monarki konstitusional, di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu dari Kerajaan Inggris. Sementara itu, negara merdeka memiliki kepala negara yang merupakan warga negara dari negara itu sendiri, seperti seorang presiden.
Selain itu, negara dominion juga masih memiliki koneksi yang erat dengan Kerajaan Inggris. Meskipun memiliki otonomi penuh dalam urusan internal, negara dominion masih terikat oleh kesetiaan terhadap Kerajaan Inggris. Ini berarti bahwa negara dominion harus menghormati dan mempertahankan simbol-simbol kerajaan, seperti bendera Union Jack atau gambar kepala raja atau ratu di mata uang mereka. Di sisi lain, negara merdeka tidak memiliki keterikatan semacam ini dan memiliki simbol-simbol nasional mereka sendiri.
Tingkat otonomi juga menjadi perbedaan signifikan antara negara dominion dengan negara merdeka. Negara dominion memiliki otonomi penuh dalam urusan internalnya, seperti pemilihan pemerintahan mereka sendiri, pembuatan kebijakan dalam berbagai bidang, dan pengaturan hukum domestik. Namun, mereka masih harus mematuhi kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Kerajaan Inggris. Di sisi lain, negara merdeka memiliki kemerdekaan penuh dalam semua aspek pemerintahan mereka, termasuk kebijakan luar negeri.
Meskipun begitu, negara dominion juga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan negara merdeka. Koneksi dengan Kerajaan Inggris memberikan mereka akses ke sumber daya, perlindungan, dan keamanan yang lebih besar. Selain itu, negara dominion juga dapat mempertahankan warisan budaya dan sejarah yang terkait dengan Kerajaan Inggris, yang dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata dan kebanggaan nasional.
Secara keseluruhan, negara dominion memiliki hubungan yang unik dengan Kerajaan Inggris dan mempertahankan simbol-simbol kerajaan. Meskipun memiliki otonomi penuh, mereka tetap terikat oleh kesetiaan terhadap Kerajaan Inggris dan mematuhi kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh negara asal. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pemerintahan, koneksi dengan negara asal, dan tingkat otonomi yang dimiliki dibandingkan dengan negara merdeka.
Pengaruh Negara Dominion pada Sistem Pendidikan
Sebagai salah satu negara yang menganut sistem Negara Dominion, Indonesia memiliki kebebasan untuk mengatur sistem pendidikan mereka sendiri. Hal ini tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pendidikan di tanah air. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengaruh dari negara Dominion pada sistem pendidikan di Indonesia.
Kebijakan negara Dominion memungkinkan Indonesia untuk memiliki otonomi dalam mengatur kurikulum pendidikan mereka. Kurikulum yang dikembangkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga pendidikan dapat lebih relevan dan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Negara Dominion memberikan kebebasan yang luas dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang paling efektif dan sesuai dengan konteks Indonesia.
Pengaruh Negara Dominion dalam sistem pendidikan juga memungkinkan adanya kemajuan dalam pengembangan metode pengajaran. Dengan adanya kebebasan untuk mengatur kurikulum, guru dan pengajar dapat mengadopsi metode yang lebih inovatif dan kreatif dalam mengajar. Mereka dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Metode pengajaran yang lebih relevan dan menarik akan membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam era globalisasi ini.
Kebebasan yang dimiliki oleh negara Dominion juga memungkinkan adanya diversifikasi dalam kurikulum pendidikan. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan budaya dan sumber daya yang berbeda-beda. Dengan adanya kebebasan untuk mengatur kurikulum, pendidikan dapat mencerminkan keunikan dan kekayaan tersebut. Contohnya, daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam atau budaya tertentu dapat memiliki fokus pada bidang studi yang relevan, seperti keanekaragaman hayati atau kebudayaan lokal. Hal ini tidak hanya akan membantu mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga menciptakan peluang bagi siswa untuk belajar tentang keunikan dan kekayaan budaya Indonesia.
Pengaruh Negara Dominion dalam pendidikan juga memperkuat kualitas pendidikan. Setiap negara Dominion bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem pendidikan mereka sendiri. Dalam hal ini, negara sebagai penyelenggara pendidikan dapat lebih fokus pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mereka dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat, seperti keuangan dan tenaga pengajar yang berkualitas, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat mengarah pada meningkatnya standar pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kedudukan Indonesia dalam dunia pendidikan internasional.
Secara keseluruhan, pengaruh negara Dominion dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah positif. Kebebasan yang dimiliki oleh negara Dominion dalam mengatur pendidikan memberikan ruang untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, kebebasan ini juga memungkinkan pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif dan relevan, diversifikasi dalam kurikulum, dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Semua ini akan berkontribusi dalam membentuk pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia.
Keuntungan dan Tantangan Negara Dominion dalam Pendidikan
Negara Dominion merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana negara-negara memiliki otonomi penuh dalam urusan dalam negeri mereka sendiri, termasuk di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan, kebijakan kurikulum, dan program pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini memungkinkan negara-negara dominion untuk mengadopsi program pembelajaran yang lebih relevan dan efektif.
Salah satu keuntungan dari negara dominion dalam pendidikan adalah kemampuannya untuk mengadaptasi program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Dibandingkan dengan negara tertentu yang memiliki sistem pendidikan yang seragam di seluruh wilayahnya, negara dominion dapat menyesuaikan kurikulum dan pengajaran untuk memperhatikan perbedaan geografis, ekonomi, budaya, dan bahasa yang ada di dalamnya.
Sebagai contoh, provinsi yang memiliki karakteristik pertanian yang kuat mungkin akan memiliki kurikulum pendidikan yang lebih fokus pada pelajaran pertanian dan teknologi pertanian. Di sisi lain, provinsi yang lebih terkenal dengan industri kreatifnya dapat memiliki program pembelajaran yang berfokus pada seni, desain, dan teknologi informasi.
Dengan kemampuan untuk mengadopsi program pembelajaran yang relevan, negara dominion dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Ini akan membantu meningkatkan motivasi belajar, kepuasan siswa, dan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka.
Bagaimana pun, negara dominion juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola pendidikan di dalamnya. Salah satu tantangan utama adalah menjaga kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Meskipun program pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap provinsi, penting untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang tinggi tetap dipertahankan di seluruh negara dominion.
Sistem pengawasan dan penilaian yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa sekolah dan guru di negara dominion tetap menjaga kualitas pendidikan yang baik. Lebih dari itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pendidikan nasional dan menjaga pendidikan berkualitas di semua tingkatan.
Seiring dengan menjaga kualitas pendidikan, negara dominion juga perlu memperhatikan keberagaman kulturika di dalamnya. Setiap provinsi, suku, dan agama memiliki kekayaan budaya dan keunikan sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan dan menghormati keberagaman ini dalam sistem pendidikan.
Pendidikan multikultural akan memastikan bahwa siswa belajar tentang berbagai budaya, sejarah, dan tradisi yang ada di negara dominion. Ini akan membantu membangun toleransi, rasa saling menghargai, dan pemahaman yang lebih baik antara siswa dari berbagai latar belakang.
Untuk mencapai tujuan ini, negara dominion perlu memasukkan aspek multikultural dalam kurikulum pendidikan mereka. Pelajaran tentang kebudayaan lokal, bahasa daerah, dan adat istiadat dapat diajarkan kepada siswa untuk memperkenalkan mereka kepada warisan budaya yang unik.
Ketika keberagaman kulturika dihormati dan dibangun dalam sistem pendidikan, negara dominion akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menginspirasi bagi semua siswa. Mereka akan merasakan bahwa identitas mereka dihargai dan diakui, sehingga dapat mengembangkan diri dengan lebih baik dalam proses pendidikan mereka.
Secara keseluruhan, negara dominion memiliki banyak keuntungan dalam pendidikan, seperti kemungkinan mengadopsi program pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Namun, tantangan seperti menjaga kualitas pendidikan serta memperhatikan keberagaman kulturika perlu diatasi agar sistem pendidikan di negara dominion dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua siswa.
Visi Pendidikan Negara Dominion di Masa Depan
Visi Pendidikan Negara Dominion di masa depan adalah menjadi negara yang unggul dalam bidang pendidikan. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem pendidikan mereka guna mencapai kemajuan dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan global.
Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Tanpa pendidikan yang baik, suatu negara sulit untuk maju dan bersaing dalam kancah global. Oleh karena itu, Negara Dominion memiliki visi yang jelas dalam mengembangkan sistem pendidikan mereka.
Tujuan utama dari visi pendidikan Negara Dominion di masa depan adalah memberikan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Dalam mencapai tujuan ini, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, baik secara fisik maupun finansial.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Negara Dominion. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap daerah memiliki sekolah yang lengkap dan memadai, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang terhalang akses pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Selain aksesibilitas, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Guru merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi guru agar mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan global saat ini. Pendidikan di era digital yang serba canggih memerlukan kurikulum yang up-to-date dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
Untuk mencapai itu semua, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta dan institusi pendidikan untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kemitraan ini akan memudahkan para siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, sehingga mereka siap menghadapi tantangan global ketika lulus dari sekolah.
Dengan visi yang kuat dan komitmen yang tinggi, diharapkan pendidikan di Negara Dominion akan terus meningkat dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Mereka akan menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan global dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.