Contoh Kebijakan Publik

Kamu tentu tak asing dengan istilah kebijakan publik. Istilah ini telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembahasan hidup bertata negara.

Lalu seperti apa sih contoh kebijakan publik itu sendiri? Langsung aja simak beberapa contohnya berikut ini.

 

Contoh Kebijakan Publik dalam UUD 1945

Contoh Kerukunan Di Lingkungan Sekolah

Dalam kehidupan berbangsa bernegara, kebijakan publik telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tonggak dasar untuk perumusan dan pengembangan berbagai rancangan kebijakan di masa mendatang.

Beberapa contoh kebijakan publik yang tertuang dalam UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut.

  1. Program wajib belajar 9 tahun yang tertuang dalam Pasal 31 ayat 1. Untuk mewujudkan kebijakan ini, pemerintah bahkan menganggarkan dana yang cukup besar tiap tahunnya untuk menujang berbagai fasilitas pendidikan dan meringankan biaya yang harus ditanggung orang tua melalui program Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS).
  2. Pengaturan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak lainnya yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2.
  3. Penegasan mengenai kedudukan setiap warga negara di mata hukum adalah sama, tak terpengaruh perbedaan latar belakangnya diatur dalam Pasal 27 ayat 1.
  4. Kebijakan mengenai kewajiban warga negara dalam berbagai kegiatan upaya bela negara terangkum dalam Pasal 27 ayat 3.
  5. Peraturan mengenai tata hidup warga negara untuk saling menghormati hak asasi warga negara lain terkandung dalam Pasal 28J ayat 1.

 

Contoh Kebijakan dalam Peraturan Perundang-Undangan

tingkat korupsi tinggi

Dalam peraturan perundang-undangan, contoh kebijakan publik dapat kamu lihat melalui beberapa aturan berikut.

  1. Aturan penggunaan lambang negara, bendera, serta lagu kebangsaan Indonesia. Mengenai hal ini Undang-Undang telah mengatur secara jelas mengenai pengaturan penggunaan atribut dan dasar negara Indonesia.
  2. Penetapan aturan hukum untuk pelaku Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Untuk mengakomodir hal ini, pemerintah membentuk sebuah badan hukum yang bebas intervensi dan campur tangan pihak manapun berupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  3. Peraturan mengenai penyelenggaraan aspirasi maupun demonstrasi atau mimbar bebas setidaknya harus memberitahukan kegiatan tersebut secara tertulis pada pihak Kepolisian sekurang-kurangnya 3×24 jam sebelum acara tersebut digelar.

 

Contoh Kebijakan Publik Berupa Pidato Pejabat Tinggi

Pidato presiden awal tahun

Dalam beberapa kesempatan, pejabat tinggi, terutama Presiden, memberlakukan kebijakan yang bersifat situasional dan kondisional terkait beberapa hal. Beberapa contoh yang bisa kamu temui adalah sebagai berikut.

  1. Pelaksanaan anjuran yang ditetapkan dalam pidato Presiden yang disampaikan setiap tanggal 17 Agustus.
  2. Pelaksanaan anjuran yang disampaikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat lainnya melalui pidato peringatan Hari Besar Nasional.

 

Contoh Kebijakan Publik Berupa Program Pemerintah

Pengalokasian APBN dan APBD pro rakyat

Dalam kebijakan publik berupa program pemerintah, kamu dapat mengidentifikasinya dalam beberapa program di bawah ini.

  1. Penetapan peraturan daerah berdasarkan daerah masing-masing untuk mengatur dan memastikan sinkronisasi dengan daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan terkait otonomi daerah.
  2. Penetapan anggaran tahunan sesuai dengan yang termuat dan telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
  3. Perumusan, perancangan, dan pentapan kebijakan sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

 

Contoh Kebijakan Publik Berupa Tindakan Pemerintah

Contoh kebijakan publik yang dapat kamu dapati dari tindakan yang diambil pemerintah, antara lain:

  1. Dukungan akan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden dan pejabat kementerian untuk memperkuat hubungan diplomatik antarnegara.
  2. Dukungan berupa kehadiran Presiden atau Menteri ke suatu daerah, kongres, acara muktamar, munas, dan lain sebagainya untuk menunjukkan peran serta pemerintah dalam acara yang bersangkutan.
  3. Pemberian sambutan Presiden, Menteri, atau pejabat kepala daerah maupun jajarannya pada kegiatan yang bersifat resmi atau protokoler.

 

Contoh Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan

Contoh Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, banyak sekali kebijakan publik yang bisa kamu temukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

  1. Pergantian kurikulum yang berubah menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan jaman. Hal ini ditujukan untuk memajukan pendidikan Indonesia agar dapat berkembang mengikuti arus globalisasi yang kian canggih dan maju. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia dan pembaharuan kurikulum berupa diverifikasi kurikulum guna mengakomodir keberagaman peserta didik secara nasional.
  2. Penerapan pendidikan karakter di sekolah agar generasi penerus memiliki moral yang baik. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan sekolah dapat memberikan dampak yang baik dengan memberikan bekal moral dan budi pekerti yang dapat berguna untuk masa depan bangsa dan negara.
  3. Penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran. Tak hanya membekali generasi penerus dengan pengetahuan umum dan pendidikan karakter, pemerintah juga menetapkan muatan lokal dan keterampilan sebagai sebuah mata pelajaran ekstra untuk mengembangkan kompetensi siswa mengenai ciri dan potensi daerah masing-masing.
  4. Pembentukan komite sekolah untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan.hal ini terangkum dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa komite sekolah bertugas untuk mengawasi pelayanan dalam pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik memang terkadang menuai kontroversi karena berbagai polemik baru yang diciptakan, namun peranmu sebagai warga yang baik adalah tetap menaatinya.

Jika ada contoh kebijakan publik yang tak kamu setujui, kamu bisa menyampaikan surat terbuka kepada pemerintah beserta alasanmu.

Kategori PPKN

Tinggalkan komentar