Bentuk Pemerintahan Myanmar

Pernah traveling ke negara Myanmar? Kalau kamu memang suka traveling, maka kamu bisa memiliki waktu yang banyak untuk mempelajari negara tersebut.

Mulai dari bentuk pemerintahan myanmar, sejarah, pergantian kekuasaan dan masih banyak lainnya. Yang pasti, selalu buat perjalanan traveling kamu menjadi perjalanan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat.

Tapi buat kamu yang belum punya kesempatan ke negeri seribu pagoda dan mempelajari bentuk pemerintahannya, kamu bisa nih simak pembahasan lengkapnya berikut ini!

 

Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota

Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Myanmar

Ternyata, negara Myanmar merupakan sebuah negara yang pernah mengubah nama. Pada tanggal 18 Juni 1989, Myanmar adalah nama negara baru yang menggantikan nama sebelumnya yaitu Burma.

Saat itu, bentuk pemerintahan myanmar masih bisa disebut dengan rezim militer dengan dipimpin oleh Jenderal Saw Maung. Setelah perubahan nama, Myanmar menjadi negara multi-etnis.

Sebagai negara multi-etnis, tentu negara tersebut sekamin besar meskipun harus dibarengi dengan roda kekuasaan yang baik.

Salah satu peristiwa besar di Myanmar adalah peristiwa pemindahan ibukita yang terjadi pada tanggal 7 November 2005. Saat itu, pemindahan ibukota dilakukan dari Ranggon ke Naypiytaw. Hingga saat ini, ibukota Myanmar tetap berada di Naypiytaw.

 

Sistem Parlemen

sistem parlemen myanmar

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Myanmar menganut sistem parlemen yang menarik untuk disimak. Untuk kamu tahu, bentuk pemerintahan myanmar dijalankan oleh sistem presidensial dimana tugas presiden dijalankan dengan bantuan dua wakil presiden.

Kamu pasti tahu bahwa pada umumnya hanya ada satu presiden di satu negara. Hal ini berbeda ketika di Myanmar.

Pada April 2016, muncullah jabatan baru bernama State Consellir atau Konselir Negara dimana jabatan tersebut merupakan jabatan dengan kedudukan yang sama seperti PM di negara lain.

State Conselir Myanmar saat ini di jabat oleh Aung San Suu Kyi. Sistem pemerintahan yang dianut ini tentu saja diharapkan dapat lebih memudahkan roda pemerintahan untuk menyejahterakan rakyatnya.

Perlu juga kamu ketahui, bahwa sistem parlemen yang dijalankan di Myanmar tersebut memang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya karena menaungi 7 negara bagian.

Uniknya, nama negara bagian tersebut bisa mewakili etnis yang ada di sana. Nama-nama negara bagian tersebut adalah Kachin, Chin, Kayah, Shan, Mon, Kayin dan Rakhine.

 

Sejarah Awal

Sejarah Awal myanmar

Menelusuri negara Myanmar tentu tidak akan lengkap apabila belum membahas mengenai sejarah awal dari negara tersebut.

Pada 23 April 1992, Jenderal Than Shwe adalah pemimpin Myanmar dengan bentuk pemerintahan Junta Militer.

Tetapi, bentuk pemerintahan tersebut rupanya di lawan rakyat dan telah ada aksi demonstrasi baik di motori oleh biksu maupun aktivis mahasiswa.

Sebuah aksi demonstrasi yang menuntut agar kursi pemerintahan diisi oleh orang sipil. Sayangnya, aksi tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah sehingga mau tidak mau banyak korban yang berjatuhan.

Suasana yang tidak aman di Myanmar tentu saja membuat pemerintah anggap tidak mampu melindungi segenap rakyat dan negara.

Akhirnya, demo yang dilakukan oleh aktivis pelajar dan biksu menuntut agar segera mengakhiri rezim militer dan beralih ke sistem demokrasi.

Adapun Jenderal Ne Win akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kecil karena telah memakan korban jiwa dengan jumlah hingga 3000 korban jiwa berjatuhan.

 

Pergantian Kekuasaan

Pergantian Kekuasaan myanmar

Setelah peristiwa besar tersebut, akhirnya pergantian kekuasaan harus dilakukan, dan Jenderal Sung Maung mengganti Jenderal Ne Win.

Tetapi, tidak lama kemudian, kekuasaan beralih menuju Jenderal Saw Maung. Pada masa kepemimpinannya, ia mengubah status negara menjadi State Law and Order Restorasion Council (SLORC).

Pergantian kekuasaan tidak lain adalah untuk memajukan negara. Hal ini lah yang terasa setelah dipimpin oleh Jenderal Saw Maung.

Negara Myanmar telah berubah menjadi negara yang lebih terbuka sehingga mampu melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di sektor ekonomi dan militer.

Tetapi, pada tanggal 23 April 1992, Jenderal Saw Maung mengundurkan diri dan Jenderal Than Shwe menggantikannya.

Jenderal Than Shwe kemudian mengganti status negara dari SLORC menjadi State Peace and Development Council (SPDC). Kekuasaan militer yang ada di negara Myanmar akhirnya terus berlanjut hingga 2015.

 

Berakhirnya Rezim Militer

Berakhirnya Rezim Militer myanmar

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilakukannya pemilihan umum di Myanmar. Oligarki Militer di Myanmar akhirnya runtuh setelah pemilu yang dimenangkan oleh orang sipil dari Partai National Leage for Democrasy atau NLD.

Adapun pemimpin partai tersebut adalah Aung San Suu Kyi, yang di tahun 2016 menduduki posisi State Conselir atau setara PM di negara lain.

Rakyat Myanmar telah melalui sejarah yang panjang dari pergantian kekuasaan hingga akhirnya dapat mengakhiri rezim militer.

Saat ini dengan sistem presidential, diharapkan Myanmar mampu menjalankan roda pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan lebih terbuka untuk bisa bekerja sama dengan negara ASEAN di sekitarnya.

Jadi gimana? Udah paham kan bagaimana bentuk pemerintahan negara Myanmar?

Buat kamu yang mungkin masih punya pertanyaan seputar bentuk pemerintahan Myanmar kamu bisa tanyakan di kolom komentar ya!

Kategori PPKN

Tinggalkan komentar