Bentuk Pemerintahan Kamboja

Jika dengar negara Asia tenggara, pasti disitu ada salah satu negara dengan nama yang unik yaitu KAMBOJA.

Apa kamu tau di samping namanya yang unik, negara ini juga punya bentuk pemerintahan yang unik juga loh.

Penasaran? Yuk simak pembahasan bentuk pemerintahan Kamboja berikut ini!

 

Kekuasaan Pemerintah

kekuasaan pemerintahan kamboja

Pertama, kamu harus tahu bagaimana kekuasaan pemerintah yang ada di Kamboja. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bentuk pemerintahan kamboja adalah monarkhi konstitusional.

Dengan kata lain, meskipun pemerintahan dikuasai oleh raja, tetapi kekuasaan raja tersebut terbatas pada konstitusi. Meskipun raja sebagai kepala negara, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan.

Adapun kekuasaan pemerintah dijalankan oleh perdana menteri dengan mendapatkan bantuan dari menteri lain dari Council of Minister.

Kamu harus tahu bahwa berdasarkan konstitusi kamboja tahun 1953, negara menjalankan sistem politik demokrasi, plurasime, liberal serta ekonomi pasar.

Dengan konstitusi yang sudah ada, tentu perdana menteri harus menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

 

Sistem Parlemen

Sistem Parlemen kamboja

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sistem parlemen yang di anut negara kamboja tentu saja berbeda. Hal ini dikarenakan bentuk pemerintahan kamboja yang berupa kerajaan, sehingga sistem parlemen yang dianut adalah bikameral.

Adapun anggota parlemen berupa bikameral tersebut terdiri dari Dewan Nasional Kamboja dan Senat yang masing-masing memiliki masa jabatannya sendiri-sendiri.

Dewan Nasional Kamboja dipilih langsung oleh perdana menteri, sedangkan Senat dibagi menjadi tiga, yaitu secara mornarkhi, dewan nasional dan dipilih melalui praleman dan perwakilan rakyat.

Dalam menjalankan jabatannya, Dewan Nasional Kamboja memiliki masa jabatan 5 tahun, sedangkan Senat memiliki jabatan satu tahun lebih lama yaitu 6 tahun.

 

Polemik Politik Dan Pemerintahan

Polemik Politik Dan Pemerintahan kamboja

Membahas politik suatu negara tentu tidak akan lepas dari polemik politik yang terjadi, termasuk di negara Kamboja ini.

Dari kekuasaan pemerintah, raja tidak melaksanakan pemerintahan, justru perdana menteri memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.

Dengan sistem pers otoriter, maka media dikuasainya. Pengawasan kemudian dilakukanoleh para petinggi parlemen.

Partai politik yang ada di negara Kamboja terbagi menjadi 3, yaitu Partai Sam Rainsi, Partai Funcipec dan Partai Rakyat Kamboja. Partai terbesar adalah Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin oleh PM Hun Sen.

Partai tersebut juga telah bekerja sama dengan Kerajaan Funcipec sehingga bisa menghasilkan kekuatan baru. Akhirnya, polemik muncul dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau CNRP.

Beberapa waktu yang lalu, CNRP memperselisihkan hasil pemilu di tahun 2013. Lebih lengkapnya, tuduhan kecurangan di sarangkan kepada partai pimpinan PM Hun Sen.

Selain itu, CNRP bahkan menolak untuk menduduki 55 kursi parlemen yang sudah dimenangkannya. Akhirnya, terjadilah demonstrasi yang menimbulkan tindak kekerasan oleh pasukan keamanan sebelum melakukan evakuasi.

Juli 2014 menandai berakhirnya polemik tersebut. Salah satu pejabat pemerintah bertemu dengan partai CNRP kemudian terjadi kesepakatan untuk menduduki parlemen yang telah dimenangkan partai tersebut.

Sejak pertemuan itu, barulah dilakukan investigasi mendalam terhadap partai CNRP. Hasilnya, tahun 2015 berhasil melucuti salah satu pimpinan partai CNRP yang bernama Sam Rainsy.

Akhirnya, salah satu pimpinan partai CNRP tersebut dijatuhi sanksi untuk dilarang mengikuti kontes pemilu dan juga dilarang kembali ke Kamboja.

Seakan belum mereda, partai CNRP seolah menjadi ancaman kembali untuk partai pimpinan PM Hun Sen. Kabar tersebut akhirnya tersebar dan mengakibatkan Amerika dan Uni Eropa menarik kembali dana bantuan pemilu untuk negara Kamboja.

Proses pemilu yang terjadi di kamboja pun sempat mendapat kritik sebagai pemilu yang cacat, karena perlakuan dijatuhkannya hukuman terhadap partai partisipan yaitu CNRP.

Negara kamboja saat ini telah dipimpin Raja Norodom Sihomani sejak tahun 2004. Meskipun dipimpin oleh raja, tentu saja raja kepemimpinan tersebut harus sesuai dengan sistem monarkhi konstitusional yang telah disepakati di negara tersebut sejak tahun 1953.

Jadi gimana? Udah paham tentang gimana sih bentuk pemerintahan negara kamboja? Buat kamu yang mungkin kurang paham, kamu bisa tanyakan di kolom komentar ya, semoga bermanfaat!

Kategori PPKN

Tinggalkan komentar